Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengujian Sertifikasi Mutu Barang – Lembaga Tembakau (PSMB-LT) Surabaya menggelar acara Gebyar Layanan UPT PSMB-LT Surabaya yang dilaksanakan di gedung Surabaya Grammar School làntai 4 pada hari Senin (20/06/22) sejak pukul 08.30. Acara tersebut mengusung tema “Peranan UPT. PSMB-LT Surabaya sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standardisasi bagi peningkatan daya saing mutu produk”.
Gebyar Layanan UPT PSMB-LT Surabaya tersebut menampilkan pameran IKM bidang pupuk, air minum dalam kemasan, demo, konsultasi IKM, serta talk show dengan narasumber dari berbagai instansi. Undangan yang hadir selain dari OPD terkait, juga mengundang IKM dan pelanggan setia UPT PSMB-LT Surabaya, serta perguruan tinggi yang telah mengirimkan anak didiknya untuk magang. Dalam acara tersebut para pembicara membawakan berbagai materi yang menarik, selain itu juga diberikan kesempatan untuk diskusi dengan beberapa tanya jawab. Selain acara formal berupa sambutan dan talkshow, panitia acara juga memberikan santunan kepada anak yatim.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Desperindag) Provinsi Jawa Timur, Bapak Sriyono, Kepala Seksi Fasilitasi Industri dan Organisasi Publik Badan Standarisasi Nasional (BSN) Bapak Tegar Ega Pragita, Kepala Biro Organisasi Pemrov Jatim Bapak Ramliyanto, Ahli Muda Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan Astika Tresnawati dan Kepala Lab Uji Kimia PT Petrokimia Mahindra Drajad Utomo sebagai narasumber.
Gebyar Layanan UPT PSMB-LT Surabaya ini terselenggara sebagai salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan daya saing dan penjaminan mutu produk di Jawa Timur, sehingga dapat bersaing dengan produk yang masuk dari luar negeri. Momen ini adalah saat yang tepat untuk melangkah menjamin dan meningkatkan mutu produk dalam negeri, seiring dengan berakhirnya masa pandemi Covid-19, semua sektor ekonomi dan aktivitas masyarakat akan segera berjalan normal kembali dan harapannya dapat meningkat.
Kegiatan Gebyar ini diselenggarakan di Kota Surabaya dengan harapan agar dapat lebih mendekatkan dengan pelaku usaha, mengingat bahwa Kota Surabaya dan sekitarnya merupakan pusat industri pengolahan di Provinsi Jawa Timur. Hasil industri olahan tersebut haruslah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, baik berupa SNI maupun peraturan kementerian teknis terkait. Kota Surabaya memiliki pusat penelitian, laboratorium uji, dan lembaga sertifikasi produk terbanyak di Jawa Timur.
Dalam acara tersebut juga diselenggarakan lomba membatik dengan motif tembakau yang diikuti oleh ibu-ibu dari komunitas batik Surabaya. Selain lomba membatik panitia juga menyelenggarakan lomba barista yang diikuti oleh mahasiswa dari Sekolah HoteL Surabaya.
Gebyar Layanan UPT PSMB-LT Surabaya ini diharapkan juga mampu menjadi sarana edukasi dalam rangka perlindungan konsumen dari sisi keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan serta meningkatkan daya saing pelaku usaha di era pasar bebas, maka Kementerian Teknis terkait juga menetapkan peraturan-peraturan penerapan SNI wajib untuk produk-produk yang dianggap strategis. Pelaku usaha (produsen, perusahaan perwakilan, importir, dan retailer) wajib mencamtukan Tanda SNI pada produk yang diperdagangkan. Pemenuhan standar atau persyaratan SNI dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kesesuaian dan SPPT SNI.
Begitu juga untuk produk dari luar negeri yang beredar di wilayah Republik Indonesia harus memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Maka dibutuhkan suatu lembaga yang bertugas untuk menilai apakah barang yang beredar telah sesuai standar SNI maupun pemerintah teknis terkait.
Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur melalui UPT. Pengujian Sertifikasi Mutu Barang – Lembaga Tembakau Surabaya menyediakan 3 (tiga) jenis layanan yang bertugas untuk memproses penilaian untuk menyatakan kesesuaian suatu kegiatan atau suatu produk terhadap SNI tertentu, yang disebut Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK). Sesuai dengan PP 102/2000, bidang penilaian kesesuaian ditangani oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang dibentuk oleh pemerintah untuk keperluan menjamin kompetensi pelaksana penilaian kesesuaian melalui proses akreditasi. KAN sebagai Badan Akreditasi Nasional mempunyai tugas untuk memberikan akreditasi kepada lembaga penilaian kesesuaian (Laboratorium Penguji, Labortaorium Kalibrasi dan Lembaga Sertifikasi). Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN mempunyai hak untuk menerbitkan sertifikat sesuai dengan lingkup akreditasinya. UPT. PSMB-LT memiliki 3 (tiga) LPK yang telah terakreditasi oleh KAN, yaitu Laboratorium Penguji (LP-036-IDN, Laboratorium Kalibrasi (LK-030-IDN), dan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPr-008-IDN).
Maka dari itu, pemerintah provinsi Jawa Timur tentunya sangat berharap adanya kerjasama dan sinergi yang kuat dan terus menerus dari semua pihak, baik itu LPK, perguruan tinggi, asosiasi dan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan daya saing mutu produk di Jawa Timur.
Sebagai instansi Pemerintah UPT PSMB-LT Surabaya, dituntut untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi dan nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi menjadi hal yang harus dilakukan oleh seluruh sektor pelayanan publik, salah satunya pelayanan yang diselenggarakan oleh Disperindag Provinsi Jawa Timur, khususnya UPT PSMB-LT Surabaya. Berkaitan dengan kegiatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani diharapkan agar UPT PSMB-LT Surabaya menjadi lebih berintegritas tinggi dalam pelayanannya. Gebyar Layanan UPT PSMb-LT Surabaya ini juga dilaksanakan sebagai upaya kampanye public dan memberikan informasi kepaad seluruh pelanggan bahwa UPT PSMB-LT Surabaya sedang membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Selain itu, kegiatan ini harus dapat dipublikasikan secara luas agar dapat dipantau, dikawal dan diawasi secara luas oleh masyarakat sehingga UPT PSMB-LT Surabaya dapat berperan dalam pelaksanaan pencegahan korupsi, menjalankan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.